Dasar Pendirian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas. Selain dikategorikan sebagai salah satu dari tujuh negara yang kaya keanekaan hayatinya (megadiversity), Indonesia memiliki keanekaan budaya yang sangat tinggi. Konsekuensi logisnya adalah kompleksitas permasalahan yang timbul, baik kualitas maupun kuantitas serta keanekaannya. Selama ini, kompleksitas tersebut disederhanakan oleh praktik pemerintahan sentralistis menggunakan kebijakan-kebijakan dan program-program yang sarat asumsi-asumsi penyamarataan. Akibatnya, terjadi pelenyapan esensi keanekaan permasalahan serta potensi yang terdapat di daerah-daerah.

Desentralisasi merupakan inisiatif yang mengurangi dan menghilangkan dominasi peran pusat. Namun peristilahan ini tidak hanya digunakan dalam konteks pemerintahan saja. Lebih jauh lagi adalah devolusi kewenangan kekuasaan kepada rakyat dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Dalam konteks sosial, desentralisasi lebih bermakna kepada usaha menghilangkan proses pengambilan keputusan yang selama ini lebih sering terpusat pada elite di masyarakat yang bersangkutan.

Sebelum didapat gambaran ideal masyarakat yang desentralistis, dibutuhkan penghargaan formal terhadap hak dan kewajiban rakyat sebagai individu, baik sebagai warga negara maupun anggota masyarakat. Perjalanan masih jauh untuk mewujudkan rakyat percaya diri yang mampu memainkan peran penting dalam kerangka masyarakat yang desentralistis. Ini merupakan tantangan bagi mereka yang terpanggil menjadi katalisator masyarakat, baik melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), jasa sosial, dan sebagainya.

Pengesahan Lembaga

Yayasan Puter Indonesia berkedudukan di kota Bogor dengan Akta Notaris Nomor: 62, Tanggal 30 November 2009, dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Masnah Sari, SH, yang merupakan perubahan dari akta nomor: 7, tanggal 5 Agustus 1997 atas nama Yayasan Puter

Pengesahan Yayasan: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-4599.AH.01.04.Tahun 2010

VISI

“Masyarakat yang mandiri, yang berkemampuan memilih, menentukan, membangun dan mempertahankan kualitas hidup terbaiknya”

MISI

“Membantu terselenggaranya peran masyarakat Indonesia dalam menetapkan, mengembangkan, meraih, menikmati, dan mempertahankan mutu kehidupan terbaiknya melalui usaha-usaha pemberdayaan dengan pendekatan komunitas”

Strategi Kami

Strategi Puter Indonesia dalam proses pencapaian tujuan secara umum adalah melakukan proses pengorganisasian masyarakat (community organizing)

Pengorganisasian rakyat bukan sekedar memobilisasi massa untuk suatu kepentingan tetapi suatu proses pergaulan/pertemanan persahabatan dengan suatu komunitas yang lebih meniti beratkan pada inisisatif masa kritis untuk mengambil tindakan demi perubahan yang lebih lebih baik. Intisari pemikiran dalam Pengorganisasian Masyarakat Puter adalah, bahwa:

  1. Masyarakat memiliki daya dan upaya untuk membangun kehidupannya sendiri.
  2. Masyarakat memiliki pengetahuan dan kearifan tersendiri dalam menjalani kehidupannya secara alami.
  3. Upaya pembangunan masyarakat akan efektif apabila melibatkan secara aktif seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan.
  4. Masyarakat memiliki kemampuan membagi diri sedemikian rupa dalam peran-peran pembangunan mereka.

Untuk itu strategi dasar dalam pengorganisasian masyarakat adalah dengan jalan:

  1. Menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, baik dalam proses maupun pencapaian hasil pembangunan
  2. Gagasan suatu pembangunan masyarakat harus mengacu pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri serta
  3. Pembangunan harus bertumpu pada potensi dan kemampuan masyarakat 

Prinsip - Prinsip

Menjalankan aktivitas pengorganisasian, prinsip yang harus dipegang dan dijadikan pedoman dalam berpikir dan berbuat bagi seorang pengorganisasi masyarakat khususnya bagi pengorganisir masyarakat Puter Indonesia 

  • Pengorganisir wajib tinggal bersama masyarakat (Live-In)
  • Transparan, Keterbukaan informasi bagi semua pihak
  • Memperhatikan prinsip-prinsip FPIC
  • Memperhatikan prinsip-prinsip hak intelektual
  • Memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan hak dan kewajiban semua pihak
  • Keberpihakan pada nilai kemanusiaan universal
  • Tidak menyuap, mengikuti prosedur yang berlaku
  • Tidak melayani partai politik
  • Tidak melanggar HAM
  • Tidak melanggar Hukum
  • Membangun pertemanan/persahabatan dengan komunitas atau masyarakat.
  • Bersedia belajar dari kehidupan komunitas bersangkutan.
  • Membangun komunitas atau masyarakat dengan berangkat dari apa yang ada atau dimiliki oleh komunitas tersebut.
  • Tidak berpretensi untuk menjadi pemimpin dan “tetua” dari komunitas tersebut.
  • Mempercayai bahwa komunitas memiliki potensi dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri hingga tuntas.
  • Bersikap independent & mengembangkan rasa empati
  • Mendorong komunitas untuk berinisiatif
  • Musyawarah sebagai media komunikasi pengambilan keputusan dan menghindari intervensi

Struktur Lembaga

Pendiri Lembaga

Pengawas Lembaga

Pengurus Lembaga

Pelaksana Harian